Fasilitas Dermaga Balai Pasir Sabang Belum Optimal Kolam Perlu Dikeruk

Pendangkalan kolam Balai Pasir menjadi perhatian karena kedalaman perairan berpengaruh terhadap akses kapal menuju dermaga.

KABARHI.ID | Sabang – Pendangkalan kolam di kawasan Balai Pasir, Kota Sabang, masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani untuk mendukung optimalisasi fasilitas perikanan. Hingga Kamis (22/10/2026), pengerukan belum dilakukan, sementara kedalaman kolam menjadi salah satu faktor yang menentukan kemudahan kapal merapat ke dermaga.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Zulfan, S.Pi., menjelaskan bahwa kondisi kolam saat ini belum terlalu menghambat kapal nelayan berukuran kecil. Kapal-kapal tersebut masih bisa merapat melalui sisi tertentu di kawasan Balai Pasir.

Kendati demikian, kondisi itu berpotensi menjadi kendala bagi kapal berukuran lebih besar yang membutuhkan kedalaman perairan memadai untuk mendekati dermaga. Karena itu, pendangkalan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan fasilitas tersebut.

Menurut Zulfan, keberadaan dermaga tidak serta-merta menjamin seluruh aktivitas perikanan berjalan optimal. Kedalaman kolam, ruang gerak kapal, hingga akses untuk kegiatan bongkar muat turut menentukan fungsi fasilitas di kawasan tersebut.

Ia mengatakan, kebutuhan optimalisasi sarana perikanan telah beberapa kali dibahas dan disampaikan kepada instansi terkait. Pembahasan itu mencakup pentingnya pemeliharaan fasilitas agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Namun, hingga kini belum ada informasi terperinci mengenai jadwal pengerukan, kebutuhan anggaran, maupun hasil pengukuran terbaru kedalaman kolam Balai Pasir. Instansi yang akan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut juga belum dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.

Data teknis menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk menentukan penanganan pendangkalan. Pengukuran kedalaman kolam, kondisi akses menuju dermaga, serta kebutuhan kapal yang beroperasi di kawasan itu dapat menjadi dasar penyusunan rencana pengerukan.

Masukan dari nelayan juga penting untuk melengkapi gambaran kondisi di lapangan. Informasi mengenai ukuran kapal yang dapat merapat, titik yang sulit dilalui, serta kendala saat bongkar muat bisa membantu menentukan kebutuhan penanganan secara lebih tepat.

Koordinasi antara instansi teknis dan pihak pengelola diperlukan untuk memperjelas status fasilitas, pembagian tanggung jawab, serta tahapan pemeliharaan yang akan dilakukan. Dengan demikian, perkembangan penanganan pendangkalan dapat diketahui dan dipantau secara lebih terbuka.

Pengerukan kolam Balai Pasir diharapkan dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan teknis dan kondisi aktual di lapangan. Kepastian mengenai tindak lanjut tersebut penting agar fasilitas perikanan di Sabang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan armada nelayan.[DECO]