DPRK Sabang Ingatkan Perubahan APBK 2026 Harus Beri Manfaat Nyata

Ketua DPRK Sabang Magdalena saat memimpin Rapat Paripurna Ke-7 yang membahas Rancangan Perubahan APBK 2026.

KABARHI.ID | Sabang - Ketua DPRK Sabang Magdalena mengingatkan Pemerintah Kota Sabang agar perubahan APBK 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan anggaran adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Magdalena dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 DPRK Sabang, Kamis (24/9/2026), yang membahas Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan APBK 2026.

Magdalena mengatakan perubahan anggaran harus memiliki arah yang jelas. Program yang tetap dipertahankan maupun yang mengalami penyesuaian perlu dilihat kembali berdasarkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan APBK bukan seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” kata Magdalena.

Menurutnya, tingginya angka serapan anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengelolaan APBK telah berjalan sesuai tujuan. Anggaran yang dibelanjakan tetap perlu dilihat dari hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui perubahan APBK. Anggaran yang tersedia diharapkan diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar memiliki manfaat dan mendukung prioritas pembangunan.

Magdalena juga meminta kondisi fiskal daerah menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembahasan perubahan APBK. Kemampuan penerimaan daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan belanja dan program yang akan dilaksanakan.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak boleh hanya mengejar terlaksananya program. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Hal tersebut dinilai penting agar perubahan APBK 2026 tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Magdalena berharap setiap rupiah dalam anggaran daerah dapat digunakan secara cermat. Program yang menjadi prioritas perlu mendapat perhatian, sementara penggunaan anggaran yang manfaatnya tidak jelas perlu dikaji kembali.

Dengan pendekatan tersebut, perubahan APBK tidak sekadar menjadi proses administratif untuk menyesuaikan anggaran yang berjalan. Pembahasan juga diharapkan mampu memastikan anggaran daerah tetap memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Rancangan Perubahan APBK 2026 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRK Sabang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Sabang dan organisasi perangkat daerah terkait.

Pembahasan tersebut akan menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk mencermati kembali program, kebutuhan belanja serta kemampuan fiskal daerah sebelum perubahan APBK 2026 disepakati.

Magdalena menekankan, pada akhirnya keberhasilan pengelolaan APBK perlu dilihat dari hasil yang sampai kepada masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan.[DECO]