
DPRK Sabang meminta sejumlah paket strategis kesehatan 2026 segera direalisasikan agar peningkatan fasilitas dan layanan RSUD dapat segera dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRK Sabang, Muhammad Ridwan, mengatakan pembenahan
fasilitas kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program tidak cukup hanya ditopang
anggaran, tetapi juga harus dikawal dari sisi waktu dan kualitas.
"Kami mendorong agar seluruh paket strategis ini segera direalisasikan
sesuai perencanaan. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar jadi tidak boleh
ada proses yang berlarut-larut. Kami pastikan kualitasnya juga harus sesuai
standar," kata Ridwan, Senin (27/4/2026).
Paket kegiatan tersebut ditetapkan Pemerintah Kota Sabang melalui Surat
Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 000.3/88/2026. Sejumlah anggaran diarahkan
untuk memperkuat sarana dan prasarana medis, terutama di RSUD Kota Sabang.
Salah satu yang mendapat alokasi terbesar adalah pengadaan alat kesehatan
dengan nilai sekitar Rp18,3 miliar. Penambahan peralatan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam menangani kebutuhan medis masyarakat.
Dengan fasilitas yang lebih lengkap, rumah sakit daerah juga diharapkan
mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan tertentu di
luar Sabang.
Selain alat kesehatan, terdapat anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk
rehabilitasi ringan gedung negara, termasuk ruang layanan jantung atau Cathlab.
Kegiatan tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pemko Sabang juga menyiapkan sekitar Rp2,7 miliar untuk pembangunan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara pengadaan Uninterruptible
Power Supply (UPS) mendapat alokasi sekitar Rp2,9 miliar, yang juga bersumber
dari DAK.
Untuk pembangunan lanjutan Gedung RSUD Kota Sabang, pemerintah
mengalokasikan sekitar Rp3,8 miliar dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Ridwan mengatakan banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk sektor
kesehatan harus diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya,
keberhasilan program tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan atau
bertambahnya peralatan rumah sakit.
"Yang paling penting adalah bagaimana semua fasilitas yang dibangun dan
peralatan yang dibeli itu benar-benar mendukung pelayanan kepada
masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPRK Sabang akan ikut mengawasi pelaksanaan
paket-paket tersebut, termasuk mutu pekerjaan dan proses pengadaan. DPRK meminta
setiap kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan standar yang telah ditetapkan.
Pembenahan fasilitas kesehatan itu menjadi bagian dari program Smart Living
yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses
pelayanan kesehatan yang lebih memadai.
Komentar0