Nasib Kontrak PPPK Paruh Waktu Sabang Dievaluasi OPD, Kinerja Jadi Penilaian

Pemerintah Kota Sabang menerapkan mekanisme evaluasi melalui OPD untuk menilai kinerja pegawai PPPK paruh waktu menjelang berakhirnya masa kontrak.

KABARHI.ID | Sabang – Perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Sabang tidak dilakukan secara otomatis. Kinerja dan kedisiplinan pegawai menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan sebelum usulan perpanjangan disampaikan kepada wali kota.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sabang, Faisal, S.Sos., M.AP., mengatakan proses penilaian terlebih dahulu dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tempat PPPK paruh waktu bekerja.

Menurutnya, masing-masing OPD lebih memahami kondisi pegawai karena berinteraksi langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Mulai dari kemampuan menjalankan tugas hingga tingkat kedisiplinan menjadi bagian dari evaluasi tersebut.

“Evaluasi itu harus berasal dari tempat mereka bekerja. OPD yang mengetahui kondisi pegawainya, termasuk kemampuan kerja dan kedisiplinannya,” ujar Faisal, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, proses evaluasi biasanya menjadi perhatian ketika masa perjanjian kerja pegawai mendekati berakhir. OPD kemudian dapat mengusulkan perpanjangan kontrak melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.

Usulan tersebut disampaikan kepada wali kota dengan menyertakan hasil penilaian terhadap pegawai bersangkutan. Dengan demikian, pimpinan daerah memiliki bahan pertimbangan sebelum menentukan tindak lanjut kontrak kerja.

“Ketika masa kontrak hampir berakhir, OPD mengajukan permohonan kepada wali kota. Dari situ pimpinan dapat melihat hasil evaluasi pegawai yang bersangkutan,” katanya.

Faisal menambahkan, BKPSDM berperan menangani urusan administrasi kepegawaian sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara keputusan mengenai perpanjangan kontrak berada dalam mekanisme kewenangan pejabat pembina kepegawaian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, penilaian terhadap PPPK paruh waktu tidak hanya bertumpu pada masa kerja, tetapi juga mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas dan kedisiplinan selama bertugas di masing-masing OPD.[DECO]