Foto | Pulau Rubiah Sabang salah satu pulau kecil yang berada di sekitar Sabang
KABARHI.ID | Sabang – Ketua Forum Keuchik Kota Sabang, Abdullah Imum, mengangkat sejumlah isu strategis yang dinilai menghambat perkembangan Pulau Weh, mulai dari ancaman kerusakan lingkungan hingga belum optimalnya pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar dan lokakarya yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa (28/4/2026). Kegiatan bertajuk “Refleksi Kepemimpinan Mualem – Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang” ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk menyoroti kondisi terkini Sabang dari perspektif lingkungan dan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Abdullah Imum menyoroti persoalan abrasi yang dinilai telah berdampak serius terhadap keberlanjutan wilayah Sabang. Ia mengungkapkan, berdasarkan data historis tahun 1959, luas Pulau Sabang tercatat sekitar 153 kilometer persegi. Namun, merujuk data terbaru dari Bappeda Sabang, luas tersebut disebut mengalami penyusutan hingga hampir 21 kilometer persegi dalam rentang sekitar 47 tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai fenomena biasa, melainkan sebagai peringatan serius akan ancaman ekologis yang dihadapi wilayah kepulauan paling barat Indonesia itu.
“Ini persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Tidak cukup hanya dibahas, tetapi harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan Pulau Sabang,” ujar Abdullah Imum.
Selain isu lingkungan, ia juga menyinggung perjalanan panjang status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang telah diberikan selama 75 tahun. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu sekitar 26 tahun terakhir, dukungan anggaran terhadap Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengalami penurunan drastis. Dari yang sebelumnya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, kini hanya tersisa puluhan miliar.
Dengan keterbatasan tersebut, lanjutnya, ruang gerak BPKS menjadi sangat terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan operasional.
“Kalau anggaran hanya cukup untuk operasional, bagaimana bisa mendorong pengembangan kawasan dan investasi secara maksimal,” katanya.
Abdullah Imum juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang dinilai masih menjadi hambatan serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mencontohkan kasus penyitaan beras impor asal Thailand oleh pihak bea cukai, meskipun barang tersebut disebut telah masuk secara resmi melalui pelabuhan dan tersimpan di gudang.
Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan belum adanya kesamaan persepsi antar lembaga dalam mendukung kebijakan Free Port Sabang.
“Pengusaha dirugikan, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan koordinasi yang belum solid,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah tingginya tingkat pergantian pimpinan di tubuh BPKS. Dalam kurun waktu sekitar 26 tahun, tercatat hampir 11 kepala BPKS berganti, dengan rata-rata masa jabatan kurang dari 2,5 tahun.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan program dan kebijakan yang dijalankan.
“Belum sempat menjalankan program secara optimal, sudah terjadi pergantian. Ini tentu menghambat konsistensi pembangunan kawasan,” tegasnya.
Sebagai solusi, Abdullah Imum mengusulkan agar kepemimpinan BPKS diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat. Ia bahkan menyarankan agar posisi kepala BPKS dapat diisi oleh figur dengan kapasitas setingkat menteri koordinator, sementara pelaksana teknis berasal dari putra daerah yang profesional dan memahami karakteristik wilayah.
Di akhir penyampaiannya, ia berharap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf bersama Dek Fad dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan Sabang sebagai pintu gerbang strategis di wilayah paling barat Indonesia.
Menurutnya, kemajuan Sabang akan memberikan efek domino bagi pertumbuhan Aceh secara keseluruhan.
“Kalau Sabang maju, Aceh pasti ikut maju. Tapi kalau Aceh maju, belum tentu Sabang ikut berkembang. Jadi mari mulai dari Sabang,” pungkasnya.[DECO]
Komentar0