Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, menyampaikan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal pengembangan ekowisata penyu sebagai upaya memperkuat konservasi laut sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata Sabang.(ist)
KABARHI.ID | Sabang - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menegaskan komitmennya dalam mengawal pengembangan ekowisata penyu sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian laut sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah.
Lembaga legislatif tersebut menilai program konservasi penyu memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfokus pada perlindungan satwa langka, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata bahari di Kota Sabang.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, mengatakan keberadaan penyu, terutama jenis Penyu Sisik, merupakan kekayaan hayati yang perlu dilindungi secara berkelanjutan. Spesies ini dikenal langka dan membutuhkan kawasan yang aman agar dapat berkembang biak secara alami di wilayah perairan Sabang.
Menurutnya, DPRK memiliki peran penting melalui fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Regulasi yang kuat, kata dia, dibutuhkan agar pengembangan wisata tidak mengganggu habitat penyu maupun keseimbangan ekosistem pesisir.
Selain aspek pelestarian, DPRK juga melihat peluang ekonomi dari pengembangan ekowisata berbasis edukasi. Selama ini Sabang dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan berbagai atraksi seperti dolphin trip dan panorama terumbu karang yang memikat wisatawan.
Magdalaina menilai kehadiran pusat konservasi penyu dapat menjadi tambahan daya tarik wisata yang memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjung. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang upaya pelestarian satwa laut yang dilindungi.
Ia menambahkan konsep wisata edukasi konservasi telah terbukti berhasil di sejumlah daerah. Model tersebut dapat diadaptasi di Sabang dengan melibatkan masyarakat setempat agar manfaat ekonomi dan kesadaran lingkungan dapat berjalan beriringan.
Dalam hal penganggaran, DPRK menyatakan terbuka untuk mendukung program tersebut sepanjang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah kota. Jika pengembangan ekowisata penyu mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), legislatif siap membahas alokasi anggaran secara proporsional dalam pembahasan APBK.[CS]
Komentar0