Anggota DPRK Sabang Sidik Indra Fajar menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRK Sabang, Selasa (30/7)
KABARHI.ID | Sabang - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Sabang menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024. Namun, persetujuan itu dibarengi dengan sederet catatan tajam, mulai dari utang belanja daerah yang menumpuk hingga dana zakat yang belum tersalurkan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRK Sabang, Sidik Indra Fajar, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna ke-6 Masa Sidang III di ruang sidang utama DPRK Sabang, Rabu (30/7/2025).
“Opini WTP ke-13 dari BPK patut diapresiasi, tetapi tidak menutupi fakta bahwa keuangan daerah sedang tidak sehat. Hutang menumpuk, komposisi belanja tidak sesuai aturan, dan masih ada kelebihan bayar ke pihak ketiga. Ini semua harus jadi perhatian serius,” tegas Sidik.
PKS mencatat, utang belanja kegiatan Pemko Sabang tahun 2024 mencapai Rp14,75 miliar. Sidik mendesak agar utang tersebut dimasukkan kembali dalam APBK berikutnya untuk mencegah beban warisan bagi pemerintahan baru.
Selain itu, PKS menilai belanja pegawai Pemko Sabang terlalu tinggi dan belum sebanding dengan kinerja yang ada. Kondisi ini, kata Sidik, bisa berujung pada sanksi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat jika tidak segera dibenahi.
Di sisi lain, Sidik mengapresiasi RSUD Sabang yang rutin melakukan kalibrasi peralatan medis setiap tahun. Namun, ia juga menyoroti Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sorotan tajam juga diarahkan ke pengelolaan dana zakat. Sidik menyebut masih ada sisa zakat dan infak sekitar Rp13 miliar yang mengendap di kas daerah. PKS mendesak agar Baitul Mal segera menyalurkan dana tersebut kepada mustahik.
“Dana zakat yang mengendap itu bukan sekadar angka. Pimpinan daerah harus turun tangan. Itu tanggung jawab besar di dunia dan akhirat,” ujarnya.
Selain itu, PKS juga meminta Pemko Sabang meningkatkan PAD dengan memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi serta menertibkan penyewaan aset pemerintah, terutama kios dan ruko di pusat perdagangan kota yang masih banyak menunggak.
Menutup penyampaiannya, Sidik berharap pemerintahan baru Wali Kota Zulkifli H Adam dan Wakil Wali Kota Drs. Suradji Yunus bisa memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Kesalahan masa lalu jangan terulang. Kami berharap pemerintahan baru bisa menunjukkan kinerja lebih baik demi masyarakat Sabang,” katanya.
Fraksi PKS DPRK Sabang saat ini beranggotakan empat orang, yakni Maulizar (Ketua), Sidik Indra Fajar (Sekretaris), serta Muslim dan Albina, ST., MT.[]
Komentar0