KABARHi.id I Jakarta - Negosiasi untuk menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja dimulai pada Senin (28/7) di Putrajaya, Malaysia. PM Kamboja Hun Manet dan plt PM Thailand Phumtham Wechayachai hadir langsung di sana.
Malaysia sebagai tuan rumah, diwakili langsung oleh PM Anwar Ibrahim. Negeri Jiran berperan menjadi mediator lantara memegang jabatan Ketua ASEAN sepanjang 2025 ini.
Selain Malaysia ada juga kehadiran dua negara besar yaitu China dan Amerika Serikat (AS). Mereka diwakili oleh masing-masing dubes di Malaysia.
Kenapa AS dan China hadir?
Menlu AS Marco Rubio beberapa waktu lalu mengatakan pejabat diplomatik negaranya akan membantu upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja. AS juga memantau dengan saksama situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja.
Presiden Donald Trump pada Minggu (27/7) yakin Thailand dan Kamboja sama-sama mau menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Hal ini disampaikan oleh Trump setelah berbicara dengan pemimpin kedua negara, serta 'mengancam' tidak akan menyelesaikan perundingan tarif jika mereka tidak menyelesaikan konflik di perbatasan.
"Saya telah berbicara kepada dua perdana menteri, dan saya rasa ini mereka ingin berdamai sekarang," kata Trump kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnbey, Skotlandia.
Sedangkan kehadiran China dipastikan PM Hun Manet. Juru bicara Kemlu China, Guo Jiakun, mengatakan negaranya menyambut upaya yang tengah dijalani Thailand dan Kamboja untuk mengakhiri baku tembak di perbatasan.
"Kami berharap kedua pihak akan memulai dari kepentingan bersama warganya, menunjung tinggi semangat menghargai perdamaian dan memajukan hubungan bertetangga yang baik, tetap tenang dan menahan diri, menghentikan tembakan, mengakhiri konflik sesegera mungkin," kata Guo.
China dan Kamboja merupakan negara dengan hubungan erat. Sejak 2022 sampai 2025 pemimpin China, termasuk Presiden Xi Jinping, melawat Kamboja sembari menegaskan dukungan dan kucuran dana terhadap industri dan pembangunan infrastruktur di sana.
Sementara PM Phumtham menyatakan keraguannya tentang ketulusan Kamboja dalam perundingan di Malaysia.
"Kami tidak yakin dengan Kamboja, tindakan mereka sejauh ini mencerminkan ketidaktulusan dalam menyelesaikan masalah," katanya sebelum berangkat ke Malaysia.
"Kamboja telah melanggar hukum internasional, tapi semua orang ingin melihat perdamaian. Tidak ada yang ingin melihat kekerasan yang berdampak pada warga sipil," lanjutnya.(KUMPARAN)
Komentar0