Asrama Dayah Sabang Belum Bisa Dipakai

 

 Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang saat berada di Asrama Putra Dayah Al Mujaddid

KABARHI.ID | Sabang - Pembangunan asrama dayah senilai Rp 1,52 miliar dilaporkan selesai 100 persen. Tapi temuan Pansus DPRK Sabang di lapangan berkata lain—bangunan belum bisa difungsikan.

Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang mengungkap kejanggalan dalam proyek pembangunan lanjutan dua unit Asrama Putra Dayah Al Mujaddid. Meski dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sabang proyek ini dinyatakan selesai 100 persen, fakta di lapangan menunjukkan masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan.

Temuan ini diperoleh saat tim Pansus melakukan inspeksi bersama dinas terkait. “Masih ada item penting yang belum dikerjakan seperti pemasangan lantai granit dan pintu kayu panel. Artinya, bangunan belum bisa difungsikan,” kata Anggota Pansus II, Muhammad Ridwan, Rabu (21/5/2025).

Ridwan menilai pelaporan 100 persen penyelesaian proyek sangat bertentangan dengan kondisi fisik bangunan. Pihaknya menyayangkan ketidaksesuaian tersebut karena menyangkut akurasi laporan penggunaan anggaran publik.

Lebih lanjut, Pansus juga menemukan satu dari dua unit bangunan didirikan di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kota Sabang. Hanya satu unit yang status lahannya tercatat sebagai aset pemda.

“Ini bisa menimbulkan masalah dalam penatausahaan aset. Bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak lain tidak bisa dicatat sebagai aset daerah,” tegas Ridwan.

Karena itu, Pansus merekomendasikan agar Penjabat Wali Kota Sabang segera menempuh proses negosiasi dan akuisisi terhadap lahan yang belum menjadi milik pemerintah. Penyelesaian masalah lahan dianggap penting agar bangunan tersebut bisa dimanfaatkan dan tercatat secara sah.

Setelah status tanah tuntas, barulah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengalokasikan dana lanjutan untuk menuntaskan pembangunan.

“Pembangunan ini jangan sampai mubazir hanya karena masalah administratif. Setiap rupiah dari APBK harus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Sabang,” tutup Ridwan.[REDAKSI]