HPN 2025, Momentum Pers Mengawal Demokrasi dan Kebijakan Pemerintah

 

 Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun bersama undangan lainnya menabuh gendang pada puncak peringatan HPN ke-79

Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, Ketua DPRK Kota Sabang, Magdalaina, mengajak seluruh insan pers di Sabang untuk memaknai peringatan ini sebagai momentum introspeksi dan penguatan peran pers dalam kehidupan berdemokrasi dan pembangunan daerah. 

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tantangan global, pers diminta tidak hanya hadir sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan publik dan benteng melawan disinformasi.

“Peringatan HPN ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momen refleksi bagi kita semua, khususnya bagi insan pers. Pers di Sabang harus tetap eksis dan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah, menjaga integritas, dan berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang cerdas,” ujar Magdalaina dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan kembali bahwa peran media massa tidak pernah berakhir pada momen-momen politik seperti Pemilu atau Pilkada. Justru setelah itu, kata dia, tugas insan pers menjadi semakin penting: memastikan semua kebijakan dan janji-janji politik dijalankan, serta tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Peringatan HPN ke-79 di Kalimantan Selatan dibuka dengan permbahan tarian tradisional khas Kalimantan

Pers sebagai Pilar Demokrasi dan Corong Aspirasi

Pers selama ini dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Di Sabang, Magdalaina menilai, media memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan suara masyarakat. Dalam konteks inilah, media dituntut untuk tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga menyaring, mengkritisi, dan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.

“Melalui media, suara-suara yang selama ini tidak terdengar bisa mendapat ruang. Inilah pentingnya media independen yang tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu, melainkan selalu menempatkan kepentingan publik di atas segalanya,” jelas Magdalaina.

Menurutnya, keberadaan pers yang profesional akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah sebuah daerah bisa berkembang atau tidak. Karena itu, ia mendorong agar wartawan di Sabang terus meningkatkan kapasitas dan menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan Era Digital: Hoaks dan Polarisasi Informasi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia pers saat ini adalah maraknya hoaks dan informasi menyesatkan, yang kian mudah tersebar melalui media sosial. Magdalaina menekankan bahwa media di Sabang harus mampu menjadi penyeimbang, sekaligus benteng pertahanan terhadap derasnya arus informasi yang belum tentu benar.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa era digital membawa tantangan besar. Di sinilah peran penting media yang profesional dan berintegritas. Sebelum sebuah informasi dipublikasikan, harus ada verifikasi dan klarifikasi,” ujarnya.

Ia juga berharap agar media di Sabang dapat beradaptasi dengan teknologi, namun tidak meninggalkan prinsip dasar jurnalistik. Dalam pandangannya, modernisasi tidak boleh mengikis idealisme dan nilai-nilai dasar profesi pers.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri puncak acara HPN ke-79 Tahun 2025 di Kalimantan Selatan

Ketahanan Pangan: Pers dan Tanggung Jawab Strategis

Tak hanya demokrasi dan informasi publik, Magdalaina juga menyebutkan bahwa dalam konteks ketahanan pangan, media memiliki peran strategis yang tak kalah penting. Tema HPN 2025 menegaskan keterlibatan pers dalam isu-isu mendasar bangsa, termasuk soal pangan.

“Ketahanan pangan adalah isu vital. Tanpa peran media, banyak kebijakan pangan yang bisa kehilangan transparansi. Masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi, dan ujung-ujungnya merugikan kelompok rentan,” kata Magdalaina.

Ia mencontohkan bagaimana perubahan iklim dan fluktuasi harga bahan pokok pada 2024 menjadi pelajaran penting. Dalam kondisi tersebut, kehadiran media untuk memberikan informasi akurat, edukatif, dan menenangkan publik sangat diperlukan.

Mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional

Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ke depan akan fokus pada pencapaian swasembada dan kedaulatan pangan. Dalam konteks ini, media diminta untuk tidak sekadar menjadi saksi, melainkan juga penggerak opini dan penyambung lidah kebijakan pemerintah.

“Presiden kita sudah menegaskan komitmen terhadap kedaulatan pangan. Ini bukan kerja satu sektor saja. Media juga harus ambil bagian. Jangan sampai informasi yang salah merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program pangan nasional,” tegas Magdalaina.

Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal pasokan dan distribusi, tetapi juga menyangkut identitas budaya dan ekonomi nasional. Untuk itu, kerja sama lintas sektor, termasuk dengan media, menjadi kunci utama keberhasilannya.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun bersama undangan lainnya menabuh gendang pada puncak peringatan HPN ke-79.

Kolaborasi Jadi Kunci, Pers Harus Tetap Independen

Magdalaina menegaskan bahwa untuk menuju kemajuan daerah, semua pihak harus bersinergi. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan tentu saja pers harus berjalan bersama dengan semangat kolaboratif.

Namun, ia mengingatkan bahwa semangat kerja sama tidak boleh menghilangkan sikap kritis dan independen dari insan pers. “Media itu jangan jadi alat propaganda. Harus tetap mengedepankan kepentingan publik. Integritas adalah harga mati bagi seorang jurnalis,” ujarnya tegas.

Dalam konteks lokal Sabang, ia menyoroti pentingnya media lokal untuk membangun narasi pembangunan yang sesuai dengan karakter dan potensi daerah. Media lokal, katanya, harus menjadi ruang dialog, bukan hanya tempat menyampaikan berita instan.

Lebih dari sekadar menyampaikan fakta, media juga punya tanggung jawab dalam membentuk imajinasi kolektif masyarakat. Artinya, berita dan narasi yang dibangun media turut memengaruhi cara masyarakat memandang masa depan, termasuk dalam hal partisipasi pembangunan.

“Media itu tak hanya melaporkan realitas. Tapi juga punya kekuatan membentuk cara pikir masyarakat. Maka dari itu, bangunlah narasi yang memberdayakan. Pers harus jadi agen perubahan yang positif,” pesan Magdalaina.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh insan pers, khususnya yang tergabung dalam PWI Kota Sabang, untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, menjaga kode etik jurnalistik, dan berpegang pada prinsip independensi dan keberpihakan kepada publik.

Ribuan undangan dari berbagai provinsi se Indonesia menghadiri puncak peringatan HPN ke-79 di Kalimantan Selatan

Refleksi HPN 2025: Menjadi Pers yang Kritis, Berdaya, dan Berpihak pada Rakyat

HPN 2025 hadir bukan sekadar untuk memperingati perjalanan panjang dunia jurnalistik Indonesia, tetapi juga sebagai cermin bagi pers untuk melihat ke dalam dan menatap masa depan dengan lebih strategis. Dalam dinamika sosial-politik dan ekonomi global yang serba cepat, kehadiran media yang kritis, cerdas, dan berpihak pada rakyat menjadi kebutuhan mendesak.

Sabang, sebagai salah satu etalase wisata dan geopolitik Indonesia, membutuhkan dukungan media yang kuat—bukan hanya dari sisi pemberitaan pariwisata, tapi juga dari sisi pengawasan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan daerah, termasuk sektor pangan.

Magdalaina dengan lugas menyampaikan harapannya: insan pers di Sabang harus tetap berdiri tegak di garis terdepan demokrasi. Dalam tantangan zaman yang penuh gejolak, hanya media yang berkualitas, independen, dan berpihak kepada kebenaranlah yang akan bertahan dan mampu membawa perubahan.

“Sekali lagi, saya mengajak semua insan pers untuk bersatu, memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan bekerja dengan hati demi kepentingan masyarakat Sabang dan bangsa Indonesia,” pungkas Magdalaina.[ADV]