HPN 2025 di Banjarmasin: Momentum Emas Pers Kawal Ketahanan Pangan Nasional

 

Seminar ketahanan pangan di HPN ke-79 di Kalimantan Selatan menghadirkan lima narasumber

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bukan sekadar seremonial tahunan bagi insan pers. Lebih dari itu, perayaan ini menjadi momen strategis untuk menegaskan peran vital media dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang kini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Mengangkat tema “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara”, HPN 2025 memotret tantangan besar bangsa ini dalam menjaga keterjaminan pangan di tengah perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi ekonomi global.

 

Dalam seminar nasional yang dihelat oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), para tokoh pers, pejabat pemerintahan, hingga akademisi sepakat bahwa media bukan hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga garda terdepan dalam edukasi, kontrol sosial, dan pembentukan opini publik yang konstruktif demi terwujudnya Indonesia yang mandiri pangan.

 

Tiga Pilar Ketahanan Pangan: Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan

Ketahanan pangan bukan sekadar soal pasokan beras atau sembako. Lebih jauh dari itu, ini adalah soal tanggung jawab kolektif untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan, serta semua rumah tangga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan layak konsumsi.

 

Narasumber kegiatan HPN memaparkan peta situasi ketersediaan pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Penjabat Wali Kota Sabang, Andre Nourman, dalam sambutannya menekankan bahwa ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama: ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

 

    “Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan menyangkut kemampuan secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bergizi. Sementara pemanfaatan pangan adalah soal bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan pangan dengan tepat, bergizi, dan seimbang,” ungkap Andre.

 

Menurutnya, tema HPN tahun ini sangat tepat, mengingat ketahanan pangan kini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Media, katanya, harus memainkan perannya bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi juga sebagai penggerak kesadaran publik.

 

Indonesia dan Tantangan Ketahanan Pangan di Era Baru

Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun ironi terjadi ketika negeri ini masih harus bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas pangan. Tantangan tersebut semakin nyata di tengah ancaman krisis iklim, kelangkaan energi, dan gangguan rantai pasok global.

 

Narasumber dari Kemendes RI menjelaskan tentang penggunaan dana Desa untuk swasembada pangan

HPN 2025 menjadi panggung besar untuk mengangkat isu ini ke permukaan. Pers sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peran besar dalam mengawal program ketahanan pangan yang kini tengah digenjot melalui berbagai inisiatif, mulai dari penguatan produksi dalam negeri, pembukaan lahan pertanian baru, penyediaan pupuk, hingga pemberdayaan petani lokal.

 

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengatakan bahwa insan pers perlu hadir bukan hanya untuk mengabarkan, tetapi juga mengkritisi setiap kebijakan pangan agar tetap berpihak kepada rakyat.

 

    “Program ketahanan pangan ini bukan hanya milik Kementerian Pertanian. Ini program lintas sektor. Pers harus berada di tengah-tengahnya untuk memastikan jalannya tetap lurus, progresif, dan tepat sasaran,” jelas Hendry.

 

Peran Strategis Media: Dari Penyuluh Hingga Penggerak Perubahan

Selama ini, masyarakat kerap menganggap ketahanan pangan sebagai isu teknis yang menjadi urusan para ahli, petani, atau pejabat. Padahal, menurut Andre Nourman, tantangan terbesar justru adalah minimnya pemahaman publik terhadap pentingnya isu ini.

 

Wartawan senior Dahlan Iskan menghadiri HPN ke-79 di Kalimantan Selatan

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ketahanan pangan. Maka tugas pers sangat penting untuk mengedukasi publik, menjembatani informasi dan menjelaskan bagaimana program ini berdampak langsung bagi kehidupan mereka,” jelasnya.

 

Melalui pemberitaan yang edukatif, tajam, dan faktual, media bisa menjadi penyuluh informasi sekaligus penggerak perubahan. Edukasi tentang pola konsumsi pangan bergizi, pentingnya diversifikasi pangan lokal, hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian rumah tangga, bisa menjadi konten strategis di berbagai platform media massa dan digital.

Dalam pidatonya, Hendry Ch Bangun juga menyoroti pentingnya sinergi antara pers dan pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu menjadikan HPN 2025 sebagai panggung strategis untuk menjelaskan secara menyeluruh visi besar ketahanan pangan nasional kepada seluruh insan pers.

 

Anggota DPRK Sabang Armadi dan Wahyu Ramadhan di dampingi Ketua PWI Sabang menghadiri seminar ketahanan pangan HPN ke-79 Tahun 2025, Kalimantan Selatan

“Kami berharap Presiden memanfaatkan panggung HPN ini untuk menyampaikan program ketahanan pangan secara tuntas. Karena keberhasilan program ini tak lepas dari peran media dalam mendistribusikan informasi dan menggugah partisipasi publik,” ujarnya.

 

Program ketahanan pangan yang tengah digalakkan mencakup banyak aspek: dari penyiapan lahan, distribusi benih unggul, penyediaan pupuk, pengendalian hama, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim dan penguatan ketahanan pangan lokal.

 

Data menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun sistem ketahanan pangan yang kuat cenderung memiliki fondasi pembangunan yang lebih stabil. Tanpa pangan yang cukup dan terjangkau, produktivitas masyarakat akan menurun, angka kemiskinan meningkat, dan ketimpangan sosial melebar.

 

Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 270 juta penduduk tidak boleh lengah. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus menjadi agenda utama pembangunan nasional.

 

Dalam konteks ini, peran pers menjadi tidak tergantikan. Media bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, membuka ruang partisipasi publik, serta memastikan bahwa kebijakan pangan berpihak pada rakyat kecil, terutama petani dan nelayan.

 

Dari Banjarmasin untuk Nusantara: Seruan Bersama untuk Masa Depan

HPN 2025 di Banjarmasin mencatat sejarah baru dalam perjalanan dunia pers Indonesia. Bukan hanya perayaan tahunan, tetapi juga momen refleksi dan komitmen bersama untuk menjadikan media sebagai bagian dari solusi atas tantangan bangsa.

 

Sejumlah Wartawan dari seluruh Indonesia saat menghadiri acara HPN 2025 di Kalimantan Selatan

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media menjadi kunci untuk membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan multi-sektor, ketahanan pangan bisa menjadi tonggak menuju Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur.

 

Pers tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi harus menjadi penggerak perubahan—melalui berita yang mencerahkan, narasi yang membangun, dan kritik yang membangun peradaban.

 

“HPN 2025 ini harus jadi momentum penting peran media dalam mempublikasikan kepada publik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan di Indonesia,” tutup Hendry Ch Bangun.

 

Ketahanan pangan bukan semata urusan pemerintah atau kementerian terkait. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dari rumah tangga, komunitas lokal, dunia usaha, hingga media massa—semua memiliki peran strategis.

 

Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengawal isu ini dengan penuh integritas. Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, media yang kredibel dan bertanggung jawab menjadi benteng terakhir bagi harapan bangsa.

 

Dengan semangat Hari Pers Nasional 2025, mari kita jadikan pers sebagai mitra sejati dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan, adil, dan sejahtera.[ADV]